Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta telah resmi tetapkan upah minimum provinsi atau disebut sebagai UMP. UMP jakarta di tahun ke depan akan naik menjadi 5,1% dari yang semula hanya bernilai 0,85% saja. Kebijakan ini timbul akibat rangkaian kebijakan lain dari pemerintah pusat soal UMP 2022.
Bagaimana Kronologi Lengkap Anies Baswedan Revisi UMP?
Awal kenaikan yang terjadi akibat revisi UMP adalah kementerian ketenagakerjaan yang memberi arahan kepada para kepala daerah. Arahan tersebut berisi tentang kenaikan upah minimum yang seharusnya berada di angka 1,09%.
Pengumuman simulasi kenaikan rata-rata UMP dikemukakan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan yakni Ida Fauziyah. Pengumuman tersebut tentu berdasar pada PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan ketenagakerjaan.
“Setelah simulasi dilakukan dan ditetapkan oleh gubernur, maka nilainya berdasarkan data BPS rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Hal ini adalah rata-rata nasional yang kita tunggu dari para gubernur,” kata Ida dalam sebuah pernyataan resmi.
Penetapan UMP 2022 ditetapkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November 2021, karena tanggal tersebut jatuh pada hari libur dan dilakukan sehari sebelumnya. Berbeda dengan UMK yang ditetapkan paling lambat 30 November 2021 oleh gubernur.
Melihat kebijakan tersebut, pemerintah pusat tentu enggan kecolongan jika terdapat kepala daerah yang menetapkan lebih tinggi dari simulasi yang ada. Oleh karena itu, menteri ketenagakerjaan mengancam kepala daerah yang tidak mengikuti ketentuan.
“Surat pada gubernur terkait ketentuan upah minimum telah disampaikan oleh Mendagri, dalam surat tersebut disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan,” katanya.
Hingga saat ini, kebijakan berada di tangan kepala daerah yakni di wilayah DKI Jakarta. Semula Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 37.000 atau setara dengan 0,8%. Kebijakan tersebut diganti menjadi 4.450.000 per bulan.
Keputusan Anies Baswedan mengundang protes keras dari kalangan buruh, yang membuat buruh berkali-kali mengadakan aksi unjuk rasa di depan balai kota DKI Jakarta. Bahkan, Said Iqbal menggiring fakta bahwa upah minimum baik UMP atau UMK memang mengacu pada undang-undang 13 tahun 2003.
