Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat (PUPR) meneken perjanjian kerjasama teknis dengan Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Kerja sama ini dalam rangka penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terhadap seluruh proses pertukaran data atau surat-menyurat baik yang bersifat internal maupun kepada pihak eksternal PPDPP.
Menurut Direktur Informasi Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah BSSN Akhmad Toha, BSSN melalui BSRE mempercayakan teknologi untuk dikelola PPDPP secara mandiri sehingga proses tanda tangan digital bisa diimplementasikan pada sistem layanan PPDPP yang lain.
Hal ini juga sebagai salah satu penerapan new normal terkait pandemi Covid-19 di sektor reformasi birokrasi. Pelayanan dengan tanda tangan elektronik seperti ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai layanan yang selain memberikan keuntungan secara ekonomi juga fleksibilitas.
Tanda tangan elektronik juga telah diakui di mata hukum berbeda dengan hasil scan tanda tangan yang tidak diakui. Adapun hasil pengujian terhadap tiga aplikasi PPDPP dilakukan selama seminggu untuk menemukan kerawanan dengan nilai risiko critical high untuk dijadikan referensi dan rekomendasi dalam meningkatkan keamanan siber PPDPP yang akan datang.
Menurut Kepala Divisi Hukum PPDPP Siska Purnianti, berdasarkan surat edaran Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penggunaan tanda tangan digital sudah bisa dilakukan dengan melibatkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Penerapan layanan pertanahan ataupun KPR berbasis elektronik, salah satunya adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik/digital signature.
Tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan atau pengesahan suatu dokumen elektronik pertanahan, sehingga nantinya membuat kerja Kepala Kantor Pertanahan menjadi lebih mudah, ringan dan cepat.
